0362 3301977
bapenda@bulelengkab.go.id
Badan Pendapatan Daerah

Kunjungan Kerja DPRD Tabanan ke Bapenda Buleleng Bahas Strategi Peningkatan PAD Berbasis Digital

Admin bapenda | 26 Maret 2026 | 37 kali

Kunjungan Kerja DPRD Tabanan ke Bapenda Buleleng Bahas Strategi Peningkatan PAD Berbasis Digital

Singaraja , 26 Maret 2026||BapendaBeeJak!

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Buleleng menerima kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan dalam rangka memperkuat sinergi dan menggali strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baru-baru ini.

Kunjungan tersebut dihadiri oleh Ketua Komisi III DPRD Tabanan, A.A. Nyoman Dharma Putra, bersama rombongan. Kedatangan mereka disambut oleh Kepala Bapenda Kabupaten Buleleng yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Kepala Bidang Penagihan dan Evaluasi, I Gusti Putu Sudiana, SE, M.A.P.

Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak berdiskusi secara komprehensif mengenai berbagai upaya strategis dalam meningkatkan PAD, termasuk pemetaan sumber-sumber pendapatan potensial yang dapat dioptimalkan oleh pemerintah daerah. Selain itu, dibahas pula pentingnya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mendukung kebijakan fiskal yang efektif dan berkelanjutan.

Tak hanya itu, sejumlah kendala dalam pengelolaan pajak daerah juga menjadi perhatian bersama, mulai dari tingkat kepatuhan wajib pajak hingga tantangan dalam pengawasan dan penagihan. Menyikapi hal tersebut, Bapenda Buleleng menegaskan komitmennya untuk terus melakukan inovasi, khususnya melalui pemanfaatan teknologi.

Digitalisasi sistem pajak menjadi salah satu fokus utama Bapenda Buleleng dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan pajak daerah. Melalui sistem yang terintegrasi dan berbasis elektronik, diharapkan mampu mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah.

Kunjungan kerja ini diharapkan dapat menjadi wadah berbagi pengalaman dan praktik terbaik antar daerah, serta memperkuat kolaborasi dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik dan berdaya saing.